MASYARAKAT BANGKA SELATAN

 

PETISI

PENOLAKAN TI APUNG SUKADAMAI, BANGKA SELATAN

 

 

Bangka Selatan, 1 Juli 2015

 

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

 

Dengan hormat,

Kami, warga Bangka Selatan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan untuk MENOLAK KEBERADAAN TI APUNG SUKADAMAI BANGKA SELATAN, yang telah beberapa tahun beroperasi di Perairan Wilayah Sukadamai, Kapubaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.

Adapun yang menjadi latar belakang penolakan kami adalah sebagai berikut:

1.       Keberadaan TI Apung di wilayah perairan Sukadamai, Bangka Selatan, selama ini ilegal karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah.

2.       Keberadaan ratusan TI Apung Sukadamai, Bangka Selatan, telah merusak lingkungan hidup, merusak keberadaan terumbu karang dan biota laut lainnya.

3.       TI Apung Sukadamai telah mengganggu mata pencaharian nelayan yang selama ini mencari nafkah dari hasil laut, karena tercemarnya area laut di sekitar lokasi penambangan. 

4.       Selama beberapa tahun beroperasi, TI Apung Sukadamai tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan.

5.       Wilayah Sukadamai pada awalnya merupakan kawasan wisata masyarakat lokal yang indah, dan kini telah berubah menjadi wilayah pertambangan laut ilegal yang kumuh.

6.       Keberadaan TI Apung Sukadamai sangat berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat lokal (asli) dengan para pendatang yang banyak bekerja di TI Apung tersebut.

Kami berharap Bapak Presiden dan Menteri Terkait dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk MENGHENTIKAN TOTAL keberadaan TI Apung Sukadamai Bangka Selatan yang sudah beberapa tahun terakhir ini dibiarkan beroperasi oleh pihak-pihak terkait yang mengambil keuntungan dari keberadaan TI Apung tersebut.

Demikian Petisi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi petisi ini.

 

Hormat kami

 

Masyarakat Bangka Selatan

 

Tembusan:

1.       Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak M. Jusuf Kalla

2.       Menteri Koordinator Politik dan Keamanan,

3.       Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

4.       Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

5.       Menteri Kelautan dan Perikanan

6.       Kepala Kepolisian Republik Indonesia

7.       Kepala Staf Kepresidenan

8.       Lembaga Swadaya Masyarakat dan NGO International

 

NO

NAMA

TEMPAT TINGGAL

TANDA TANGAN